Ringkasan dan Pokok-Pokok Ajaran dari Kitab Al-Ahkam al-Sultaniyah karya Imam al-Mawardi

Imam al-Mawardi, seorang ulama besar yang lahir di Irak pada abad ke-11 M (974-1058 M), dikenal sebagai ahli fiqh, teologi, dan politik Islam. Karyanya yang monumental, Al-Ahkam al-Sultaniyah (Hukum-hukum Pemerintahan), merupakan salah satu referensi penting dalam bidang fiqh siyasah (fiqh politik) yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam, struktur kekuasaan, dan hak serta kewajiban penguasa dan rakyat. Kitab ini tidak hanya memberikan petunjuk hukum tentang bagaimana negara Islam harus dikelola, tetapi juga menjadi pedoman dalam mewujudkan keadilan sosial dan kebaikan umat.

Tujuan Penulisan dan Konteks Historis

Imam al-Mawardi menulis Al-Ahkam al-Sultaniyah pada masa pemerintahan Dinasti Buyid di Irak, ketika negara Islam sedang mengalami keragaman dalam hal struktur politik dan penerapan hukum. Pada masa itu, kekuasaan politik Islam banyak dipengaruhi oleh kekuasaan dinasti-dinasti lokal, dengan penguasa yang sering kali tidak sepenuhnya menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu, al-Mawardi ingin memberikan pedoman tentang bagaimana penguasa Islam seharusnya memimpin negara dengan mengikuti prinsip-prinsip syariat.

Buku ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya keadilan, keberlanjutan pemerintahan yang adil, dan tanggung jawab moral penguasa dalam menjalankan tugasnya. Al-Ahkam al-Sultaniyah memberikan panduan yang menyeluruh tentang tata kelola negara, yang mengarah pada tercapainya kesejahteraan sosial dan keberlangsungan negara yang diatur oleh hukum Islam.

Pokok-Pokok Ajaran dalam Al-Ahkam al-Sultaniyah

Kitab Al-Ahkam al-Sultaniyah terdiri dari 20 bab yang mendalam, yang mencakup berbagai aspek hukum pemerintahan, mulai dari penunjukan penguasa, tugas-tugas penguasa, kewajiban rakyat, hingga sistem peradilan dan hubungan antarnegara. Berikut adalah ringkasan dari pokok-pokok ajaran yang terdapat dalam kitab ini.

1. Kedudukan Penguasa (Sultan) dalam Islam

Imam al-Mawardi memandang kedudukan penguasa (sultan) bukan sekadar sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga syariat Islam dan pelindung umat. Penguasa memiliki dua fungsi utama: sebagai pemimpin duniawi yang mengatur kehidupan sosial dan sebagai pemimpin rohani yang menjaga kesucian hukum-hukum Allah. Penguasa harus mampu mengemban tugas-tugas pemerintahan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan integritas moral.

Karakteristik Penguasa:

• Ilmu dan Kearifan: Seorang penguasa harus memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini penting agar penguasa tidak hanya mengandalkan kekuasaan, tetapi juga bijaksana dalam setiap kebijakan.
• Keadilan: Penguasa harus menegakkan keadilan dalam masyarakat. Ia harus melindungi hak-hak rakyat, menjaga kesejahteraan mereka, dan bertindak adil kepada siapa pun tanpa memandang status atau kedudukan.
• Keberanian dan Ketegasan: Penguasa harus memiliki ketegasan dalam memimpin dan membuat keputusan yang sulit, terutama dalam menghadapi krisis atau ancaman terhadap stabilitas negara.

2. Pemilihan Penguasa (Sultan)

Imam al-Mawardi menggarisbawahi bahwa pemilihan penguasa harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan adil. Penguasa Islam dapat dipilih dengan dua cara:

• Pemilihan Melalui Syura (Musyawarah): Dalam sistem ini, penguasa dipilih oleh sekelompok ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas. Mereka akan memilih seorang pemimpin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti kecakapan dalam agama dan administrasi negara. Pemilihan melalui syura mencerminkan prinsip musyawarah dalam Islam.
• Penunjukan oleh Penguasa Sebelumnya: Jika syura tidak dapat mencapai kata sepakat atau jika situasi politik mendesak, penguasa sebelumnya dapat menunjuk penggantinya. Penunjukan ini harus dilakukan dengan persetujuan dari para pejabat tinggi dan tokoh agama.

Al-Mawardi juga menyatakan bahwa jika penguasa gagal menjalankan tugasnya, maka rakyat berhak untuk menegur atau bahkan menggantinya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Islam bukanlah sistem yang otoriter, melainkan sistem yang mengutamakan prinsip akuntabilitas dan keadilan.

3. Tugas dan Kewajiban Penguasa

Penguasa (sultan) dalam Islam memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan negara berjalan sesuai dengan hukum syariat dan menjamin kesejahteraan rakyat. Beberapa tugas utama penguasa yang dijelaskan oleh al-Mawardi antara lain:

• Menegakkan Hukum Islam: Penguasa harus memastikan bahwa hukum Islam diterapkan secara konsisten di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ini termasuk penegakan hukum pidana (hudud), hukum keluarga, dan hukum perdata.
• Menjamin Keamanan dan Ketertiban: Salah satu kewajiban utama penguasa adalah menjaga keamanan negara dan melindungi rakyat dari ancaman luar maupun dalam. Penguasa harus menanggulangi kerusuhan, menjaga stabilitas, dan mengatur militer untuk melindungi negara dari musuh.
• Menyediakan Kebutuhan Dasar Rakyat: Penguasa wajib memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal dapat dipenuhi. Ia juga harus memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
• Menciptakan Keadilan Sosial: Penguasa harus berusaha mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan mencegah penindasan terhadap golongan yang lemah.

4. Hak dan Kewajiban Rakyat

Masyarakat dalam pandangan al-Mawardi memiliki kewajiban untuk taat kepada penguasa selama penguasa tersebut menjalankan pemerintahan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Rakyat wajib mendukung penguasa dalam upaya menciptakan kemaslahatan umum dan menjaga keamanan negara.

• Kewajiban Rakyat: Rakyat diwajibkan untuk membayar zakat, taat kepada penguasa, dan berkontribusi pada kesejahteraan negara. Selain itu, mereka juga harus menjaga ketertiban umum dan mendukung penguasa dalam menghadapi ancaman terhadap negara.
• Hak Rakyat: Rakyat berhak mendapatkan perlindungan dari penguasa, hak atas keadilan, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas kehidupan yang layak. Jika penguasa tidak memenuhi kewajiban tersebut, rakyat berhak untuk menuntut perubahan atau bahkan mengganti penguasa yang tidak adil.

5. Sistem Hukum dan Peradilan

Dalam Al-Ahkam al-Sultaniyah, Imam al-Mawardi menegaskan bahwa penguasa harus memastikan bahwa sistem hukum yang diterapkan di negara berdasarkan pada syariat Islam. Sistem peradilan harus berjalan dengan independen dan adil, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun.

• Peradilan yang Tidak Tertutup: Sistem peradilan harus terbuka untuk umum, dan rakyat berhak untuk mengajukan kasus mereka kepada hakim. Hakim harus independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan politik.
• Penerapan Hukum yang Adil: Hukum harus diterapkan dengan prinsip keadilan, tanpa membeda-bedakan kedudukan sosial atau kekayaan. Dalam hal ini, penguasa berperan untuk memastikan bahwa semua pihak menerima perlakuan yang setara di hadapan hukum.

6. Relasi dengan Negara Lain

Imam al-Mawardi juga mengulas tentang hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain. Dalam konteks hubungan internasional, penguasa Islam harus menjaga kedaulatan negara, namun juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain berdasarkan prinsip saling menghormati.

• Hubungan Diplomatik: Penguasa harus menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara tetangga, melakukan kerjasama ekonomi, dan menyelesaikan konflik secara damai.
• Perang dan Perdamaian: Al-Mawardi juga membahas tentang hak penguasa untuk memimpin perang jika negara dalam keadaan terancam. Namun, perang harus dilakukan dengan tujuan yang jelas dan untuk membela agama dan negara dari ancaman musuh.

Kesimpulan

Al-Ahkam al-Sultaniyah karya Imam al-Mawardi adalah karya klasik yang memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana sistem pemerintahan Islam seharusnya dijalankan. Dalam kitab ini, al-Mawardi mengajukan konsep pemerintahan yang tidak hanya menekankan aspek politik dan administrasi, tetapi juga aspek moral, sosial, dan spiritual.

Pemerintahan yang ideal menurut al-Mawardi adalah pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel, yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat dan menegakkan hukum Islam. Buku ini tetap relevan hingga hari ini sebagai referensi dalam memahami teori pemerintahan dalam Islam, serta sebagai pedoman bagi para pemimpin Muslim untuk menerapkan keadilan dan moralitas dalam menjalankan negara.